PASANGKAYU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(DPMD) Kabupaten Pasangkayu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Rapat
Dinas PMD Kabupaten Pasangkayu pada Senin, 10 Agustus 2026. Pertemuan ini
dilaksanakan dalam rangka pendataan Perangkat Desa dan anggota Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
Rapat ini dihadiri oleh Ketua BPD dari 14 desa di Kabupaten
Pasangkayu, yaitu Desa Bulumario, Bajawali, Batu Matoru, Kenangan, Sumber Sari,
Lariang, Tikke, Malei, Randomayang, Karya Bersama, Tampaure, Letawa,
Kalukunangka, dan Lelejae. Turut hadir dalam jajaran peserta yakni Ketua
Asosiasi BPD Kabupaten Pasangkayu, Koordinator Pendamping Desa Kabupaten
Pasangkayu, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Pendamping Desa (PD),
serta Pendamping Lokal Desa (PLD).
Berdasarkan surat undangan tertanggal 7 Agustus 2026 yang
ditandatangani Kepala Dinas PMD Kabupaten Pasangkayu, I Nyoman Suandi, S.Pd.,
M.Si., para anggota BPD yang memilih untuk menjabat sebagai PPPK diinstruksikan
membawa serta menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri.
Di sela-sela agenda penataan administrasi tersebut, forum
dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai Mekanisme Pengantian Antar Waktu
(PAW) BPD. Pemaparan ini dibawakan langsung oleh Mauliddin Syam selaku Tenaga
Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) sekaligus PIC Penanganan Masalah. Langkah
ini diambil untuk memastikan tata kelola kelembagaan BPD di seluruh desa tetap
berjalan optimal dan sesuai aturan perundang-undangan meskipun terjadi
pergantian anggota akibat pengangkatan PPPK.
Sumber berita: TPP Kab. Pasangkayu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar