Akselerasi Kemandirian Desa, TAPM Kab. Pasangkayu Gelar Sosialisasi Pemeringkatan BUMDes dan BUMDesma

 

Pasangkayu – Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten kembali memperkuat tata kelola ekonomi desa melalui agenda Sosialisasi dan Pendampingan Pemeringkatan BUMDes serta BUMDesma untuk 3 Kecamatan (Kec. Sarudu, Duripoku dan Kec. Dapurang) dipusatkan di Desa Sarudu dengan mengundang  13 Desa/BUMDes/BUMDESMA. Kegiatan yang berlangsung pada [Jum’at, 10 April 2026] ini bertujuan untuk memetakan klasifikasi dan performa badan usaha milik desa guna mendorong status yang lebih profesional dan akuntabel.

Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Kehadiran Kepala Dinas PMD yang didampingi oleh Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) serta Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menunjukkan komitmen lintas sektor dalam mendukung penguatan ekonomi akar rumput.

Fokus Utama: Klasifikasi dan Legalitas

Dalam arahannya, Kepala Dinas PMD menekankan bahwa pemeringkatan bukan sekadar penilaian administratif, melainkan instrumen penting untuk melihat sejauh mana manfaat BUMDes dirasakan oleh masyarakat.

"Pemeringkatan ini adalah cermin bagi pengurus. Apakah BUMDes kita masuk kategori Perintis, Pemula, Berkembang, atau Maju. Dengan status yang jelas, intervensi kebijakan dari pemerintah akan lebih tepat sasaran," ujar Kepala Dinas PMD dalam sambutannya.

Sinergi Bidang UEM dan PEMDES

Kehadiran dua kepala bidang utama memberikan perspektif yang komprehensif bagi para peserta:

• Bidang UEM: Memberikan penguatan dari sisi manajemen bisnis, diversifikasi unit usaha, serta strategi peningkatan omzet.
• Bidang PMD: Memastikan regulasi tata kelola, sinkronisasi dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan tetap terjaga.

Pendampingan Teknis oleh TAPM

Selama sesi pendampingan, tim TAPM Bersama Pendamping Desa memandu para pengurus BUMDes dan BUMDesma dalam mengisi instrumen penilaian yang mencakup aspek:

1. Kelembagaan dan Organisasi
2. Manajemen dan Sumber Daya Manusia
3. Kemitraan dan Jaringan Usaha
4. Permodalan dan Kontribusi PADes

Para pengurus juga diberikan ruang diskusi mengenai kendala administrasi, terutama terkait proses pendaftaran sertifikat badan hukum di Kemenkumham yang menjadi syarat mutlak dalam proses pemeringkatan.

Harapan Kedepan Dengan terlaksananya sosialisasi ini, diharapkan seluruh BUMDes dan BUMDesma di wilayah ini dapat segera melakukan pemutakhiran data secara mandiri (self-assessment) dengan akurat. Targetnya, pada akhir tahun ini, terjadi peningkatan signifikan jumlah BUMDes yang masuk dalam kategori Maju, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang tangguh.

 

Penulis: TPP Kab. Pasangkayu Editor: Mauliddin Syam-TAPM