Rakor ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, mengevaluasi kinerja pendampingan di lapangan, serta menyelaraskan instrumen pemantauan pembangunan desa agar program-program desa berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran.
Agenda utama rapat koordinasi kali ini berfokus pada dua aspek krusial, yaitu evaluasi kedisiplinan pelaporan harian pendamping dan simulasi teknis instrumen penginputan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Desa.
Evaluasi Pengisian Daily Report Pendamping (DRP)
Tim TAPM menegaskan pentingnya konsistensi serta ketepatan waktu penginputan DRP. Laporan harian tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk mengukur dinamika pendampingan dan penyerapan aspirasi masyarakat di tingkat desa.
Simulasi Komprehensif Penginputan Monev Dana Desa
Sesi berikutnya dilanjutkan dengan simulasi teknis penginputan data Monev Dana Desa (DD). Simulasi ini dirancang agar seluruh personel TPP memiliki pemahaman mendalam terkait instrumen pemantauan program desa yang mencakup delapan indikator utama:
- Perencanaan: Pemantauan kesesuaian alur penetapan prioritas pembangunan desa.
- Penyaluran DD: Pengawasan Progres pencairan Dana Desa dari kas daerah ke kas desa.
- APBDes: Evaluasi tata kelola dan penataan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Realisasi Dana Desa: Peninjauan capaian penyerapan anggaran dan pelaksanaan fisik/program di lapangan.
- Data BNBA (By Name By Address): Validasi akurasi data penerima manfaat program agar transparan dan tidak tumpang tindih.
- KPM BLT: Pemutakhiran serta penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- Penanganan Masalah: Identifikasi potensi kendala serta langkah penyelesaian masalah administrasi dan teknis secara berjenjang.
- Peningkatan Kapasitas: Pemetaan kebutuhan pelatihan untuk penguatan aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
Melalui rakor dan simulasi ini, seluruh TPP Kabupaten Pasangkayu berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitas pendampingan di wilayah kerja masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Pasangkayu.
Sumber berita: TPP Kab. Pasangkayu
